Ekonomi global memantau pandangan terbaru dari Standard Chartered. Ekonom Chong Hoon Park dan Arup Ghosh meninjau ulang prospek Korea Selatan setelah lonjakan harga minyak akibat konflik di wilayah Timur Tengah. Mereka menaikkan proyeksi inflasi CPI 2026 menjadi 2.4% dari 2.0% sebelumnya dan memperkirakan harga minyak rata-rata sekitar USD 85 per barel. Perubahan ini menyoroti bagaimana biaya energi dapat memengaruhi biaya impor dan aktivitas ekonomi.
Karena Korea sangat bergantung pada impor energi, kenaikan harga minyak berpotensi mendorong biaya impor lebih tinggi, memperlebar defisit perdagangan, dan memperlambat pertumbuhan. Hal ini menambah tekanan pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga yang sensitif terhadap biaya energi. Analisis ini menyoroti bagaimana dinamika harga minyak bisa menahan momentum investasi dan permintaan domestik.
Para ekonom juga menekankan risiko downside jika konflik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi. Kebijakan fiskal, termasuk rencana anggaran tambahan sebesar KRW 25 triliun, dipandang sebagai bagian dari respons untuk menjaga stabilitas permintaan. Secara keseluruhan, revisi ini mencerminkan keterkaitan antara harga energi, inflasi, dan jalur pertumbuhan Korea di masa mendatang.
Untuk 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 1.9%, sedikit lebih rendah dari angka 2.0% sebelumnya. Tekanan harga minyak menjadi bagian dari argumen penyesuaian, meskipun dukungan fiskal berperan dalam menahan laju penurunan.
Di bagian proyeksi 2027, para analis mempertahankan ekspektasi pertumbuhan sebesar 1.8% dan inflasi CPI sekitar 1.8%. Ketahanan terhadap guncangan energi menjadi bagian dari skenario ini, meskipun risiko eksternal masih tinggi. Kebijakan fiskal dianggap berfungsi sebagai peredam terhadap volatilitas harga energi.
Risiko penurunan di tahun 2027 tetap ada, terutama jika konflik berlangsung lama dan harga minyak tetap tinggi. Ketidakpastian geopolitik menuntut evaluasi menyeluruh terhadap skenario makro dan kesiapan kebijakan untuk menghindari guncangan ekonomi yang besar.
Kenaikan harga minyak berpotensi menaikkan biaya impor, memperlebar defisit perdagangan, dan memberi tekanan pada nilai tukar KRW terhadap USD. Peluang volatilitas kurs meningkat jika arus impor energi membesar seiring dinamika harga minyak.
Pemerintah Korea juga menimbang langkah-langkah dukungan fiskal tambahan untuk menjaga permintaan domestik meski biaya energi naik. Paket anggaran tambahan sebesar KRW 25 triliun menjadi bagian penting dari strategi menjaga permintaan domestik tanpa mengorbankan defisit jangka panjang.
Secara umum, dinamika harga energi global menjadi faktor utama bagi arah inflasi, pertumbuhan, dan kurs di masa depan. Ketidakpastian terkait konflik regional menuntut pemantauan berkala dan kesiapan kebijakan yang responsif terhadap perubahan pasar energi.