Putusan Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa penggunaan IEEPA untuk menetapkan tarif reciprokal dan terkait fentanyl melampaui kewenangan eksekutif. Sebagai respons, administrasi segera mengenakan tarif global 10% melalui Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Kemudian, pada hari berikutnya, tarif tersebut dinaikkan menjadi 15% untuk menandakan arah kebijakan yang lebih keras terhadap mitra dagang utama.
Para pembuat kebijakan menyiapkan opsi yang lebih permanen dengan mengalihkan fokus ke Pasal 301 bila dapat dibuktikan adanya praktik perdagangan tidak adil. Opsi ini membuka kemungkinan tarif bertahan lama bahkan pada level yang lebih tinggi, sehingga perubahan kunci dalam arsitektur perdagangan internasional tetap mungkin terjadi. Pergerakan ini juga mempertimbangkan dinamika politik domestik dan tekanan legislatif.
Analisis lembaga seperti Yale Budget Lab menunjukkan bahwa tarif efektif AS turun dari sekitar 16% sebelum putusan, turun menjadi 9,1% segera setelahnya, lalu rebound menjadi 13,7% akibat tarif global 15%. Hal ini berimplikasi pada proyeksi penerimaan tarif negara yang kemungkinan lebih rendah dari ekspektasi awal. Secara politis, perkembangan ini menambah ketidakpastian bagi pembuat kebijakan menjelang pemilihan umum.
Di konteks politik, kalkulasi pemilu dan persaingan antara partai berpengaruh kuat pada arah kebijakan. Pendapatan dari tarif menjadi pilar pembiayaan anggaran yang bisa mempertahankan proteksi industri meski menimbulkan ketidakpastian bagi hubungan perdagangan.
Risiko bagi hubungan internasional dan rantai pasokan meningkat karena potensi perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Penggunaan kerangka Section 301 dan opsi permanen memperbesar volatilitas kebijakan, menimbang dampaknya terhadap mitra dagang utama.
Menurut Cetro Trading Insight, kebijakan tarif kemungkinan tetap dinamis menjelang pemilu, dengan faktor politik yang bisa memperlambat atau mempercepat langkah proteksionis. Pembaca kami didorong untuk memantau sinyal kebijakan dan dampaknya pada likuiditas pasar serta biaya produksi bagi sektor-sektor yang terpapar tarif.