Thomas Djiwandonoresmi Dilantik Deputi Gubernur BI: Integritas, GERAK, dan Stabilitas Ekonomi Nasional

Thomas Djiwandonoresmi resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto pada Senin, 9 Februari 2026. Momentum ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi arah kebijakan moneter nasional di tengah dinamika ekonomi global. Pembenahan stabilitas finansial menjadi fokus utama para pemangku kebijakan yang akan memastikan respons kebijakan yang lebih lincah.

Penunjukan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan lima tahun hingga 2031. Ia menegaskan komitmennya terhadap integritas dan tata kelola yang bersih, tanpa pengaruh atau iming-iming dari pihak mana pun. Dalam sambutannya, Thomas menuturkan bahwa dirinya akan menjaga independensi jabatan dan menjaga marwah institusi Bank Indonesia.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran otoritas moneter dan keuangan, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan publik. Dalam suasana yang resmi, Thomas menegaskan komitmen untuk memimpin dengan integritas dan akuntabilitas.

Thomas menegaskan komitmennya untuk tidak menerima atau menawarkan janji atau pemberian dalam bentuk apa pun selagi menjabat. Ia menegaskan bahwa jabatan publik menuntut jarak jelas dari tekanan kepentingan eksternal. Prinsip ini menjadi fondasi bagi cara ia mengelola kebijakan dan komunikasi publik.

Ia menegaskan kesiapan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh dan loyalitas terhadap negara serta konstitusi. Pandangan ini menunjukkan budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan pada aturan yang berlaku. Hal semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan publik terhadap otoritas moneter.

Pernyataan tersebut menjadi standar etika tinggi yang menjadi landasan kebijakan makro, meskipun isu-isu kebijakan kerap memicu perdebatan. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban akan menjadi faktor penentu arah kebijakan BI ke depan. Dalam liputan analitis, nilai-nilai ini membangun kerangka kerja yang kredibel bagi para ekonom dan investor.

Sebagai nakhoda baru, Thomas memperkenalkan peta jalan strategis bertajuk GERAK untuk mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan ekonomi nasional. GERAK dirancang untuk menyeimbangkan dinamika volatilitas global dengan kekuatan domestik melalui koordinasi instrumen kebijakan. Inisiatif ini menekankan tindakan kolaboratif lintas lembaga untuk hasil yang nyata.

GERAK menekankan sinergi dengan Kementerian Keuangan dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas harga, likuiditas, dan kepercayaan pasar. Upaya ini mencakup peningkatan transparansi komunikasi kebijakan serta evaluasi dampak kebijakan secara rutin. Kolaborasi semacam ini diyakini memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Laporan ini juga menegaskan bahwa analisis dan publikasi temuan BI akan disalurkan melalui platform analisis ekonomi seperti Cetro Trading Insight, untuk mendukung keputusan investor dan pembuat kebijakan. Dengan keterkaitan erat antara data makro dan narasi kebijakan, para pemangku kepentingan bisa memahami arah kebijakan dengan lebih jelas. Keberpihakan pada data dan profesionalisme media analisis menjadi bagian integral dari ekosistem kebijakan moneter.