OJK Jatuhkan Sanksi Administratif pada POSA dan SBAT: Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia

Dalam era di mana integritas pasar modal menjadi pijakan utama kepercayaan investor, Otoritas Jasa Keuangan OJK meluncurkan gelombang sanksi tegas terhadap sejumlah pihak. Langkah ini bukan sekadar hukuman, melainkan sinyal jelas bahwa kepatuhan terhadap laporan keuangan dan tata kelola perusahaan menjadi prasyarat utama berinvestasi di Indonesia. Sebagai bagian dari Cetro Trading Insight, kami menilai ini adalah upaya penting untuk menjaga iklim investasi tetap sehat dan berkelanjutan.

Penetapan sanksi dilakukan pada 13 Maret 2026 sebagai bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas pasar modal serta kepercayaan publik. Opinia akan meningkatkan kewaspadaan pelaku pasar mengenai pentingnya transparansi informasi keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah tersebut juga memberi sinyal kepada perusahaan publik untuk memperbaiki tata kelola dan kendali internal.

Dampak dari tindakan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor, memperkuat akuntabilitas direksi, komisaris, serta audit internal, dan mendorong proses reformasi internal di perusahaan tercatat. Secara tidak langsung, langkah OJK mempengaruhi persepsi risiko di sektor korporasi dan mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih resilient terhadap potensi pelanggaran di masa depan.

Kasus terkait Bliss Properti Indonesia Tbk yang terdaftar dengan kode saham POSA menjadi fokus utama pada penegakan hukum pasar modal. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,7 miliar kepada POSA terkait pelanggaran Pasal 69 ayat (1) UU Pasar Modal atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten. Sanksi ini menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dan kewajiban mengungkap seluruh aset serta hutang secara wajar.

Pelanggaran yang ditetapkan terkait penyajian piutang pihak berelasi kepada PT Bintang Baja Hitam sebesar Rp31,25 miliar pada Laporan Keuangan Tahunan 2019 serta uang muka pembayaran kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar pada laporan keuangan 2019 hingga 2023. OJK menilai piutang dan uang muka tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan oleh karena itu tidak layak diakui sebagai aset. Dana tersebut berasal dari hasil IPO dan mengalir ke Benny Tjokrosaputro serta ke Ardha Nusa Utama, menambah fokus pada alur penggunaan dana publik.

Ditambahkan, beberapa tokoh terkait—termasuk Benny Tjokrosaputro—diberi pembatasan aktivitas seumur hidup di pasar modal. Direktur PT Bliss Properti Indonesia Tbk pada periode 2019 juga dikenai sanksi denda; serta jajaran direksi periode 2020–2023 dikenai denda secara tanggung renteng. Total denda administratif dalam kasus POSA mencapai Rp5,625 miliar, menegaskan bahwa pelanggaran tata kelola memiliki konsekuensi finansial serius bagi perusahaan dan pemegang saham.

Kasus Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk dan Implikasinya

Dalam kasus terkait Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk SBAT, OJK menjatuhkan sanksi peringatan tertulis karena gagal melaksanakan prosedur transaksi benturan kepentingan dalam penurunan bunga pada Addendum IV Perjanjian Kredit dan Addendum I Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang pada 8 Juli 2020. Transaksi afiliasi semacam itu dianggap berisiko merugikan pemegang saham minoritas jika tidak diawasi dengan cermat.

Pengendali SBAT, Tan Heng Lok, dikenai denda Rp45 juta serta larangan menjadi komisaris, direksi, maupun pengurus perusahaan di pasar modal selama lima tahun. Penetapan ini menyoroti bahwa tindakan pengendalian atas transaksi yang berpotensi benturan kepentingan harus diawasi secara ketat untuk menjaga integritas pasar.

Langkah OJK menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya menahan pelanggaran individual, tetapi juga membangun kerangka pengawasan yang lebih kuat terhadap kelompok isu terkait transaksi afiliasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki tata kelola perusahaan publik di masa mendatang.