Notasi Emiten Free Float 15% sebagai Peringatan Dini: Reformasi Likuiditas dan Tata Kelola Pasar Modal Indonesia

Revolusi kecil di pasar modal Indonesia dimulai dari notasi khusus bagi emiten yang belum memenuhi batas free float 15 persen. Kebijakan ini dinilai tepat untuk meningkatkan kualitas pasar, terutama dari sisi likuiditas dan tata kelola. Di layar analisis kami, Cetro Trading Insight, langkah ini dipandang sebagai pijakan penting menuju ekosistem yang lebih transparan.

Notasi tersebut berfungsi sebagai alat informasi yang lebih eksplisit bagi investor, sehingga mereka dapat menilai risiko likuiditas dan tata kelola secara lebih terinformasi. Dengan transparansi yang meningkat, keputusan investasi diharapkan menjadi lebih matang dan terukur. Hal ini juga sejalan dengan tujuan menjaga kestabilan harga saham publik.

Hendra Wardana, pendiri Republik Investor, menegaskan bahwa notasi ini bisa berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi para investor. Ia menekankan bahwa transparansi membantu pemahaman risiko dan mendorong partisipasi pasar yang lebih sehat. Hendra menambahkan bahwa notasi khusus berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi investor dan transparansi ini penting agar investor memahami risiko likuiditas dan tata kelola, sambil mendorong evaluasi kebijakan secara berkala.

Meskipun delisting tetap sebagai opsi terakhir bagi emiten yang membandel, banyak analis menilai pendekatan yang terlalu keras berisiko menimbulkan dampak lanjutan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, masa transisi realistis dua hingga tiga tahun dengan roadmap yang jelas dan evaluasi berkala perlu dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih manusiawi. Kebijakan ini juga menekankan keseimbangan antara perlindungan investor dan kelangsungan operasional perusahaan.

BEI didorong untuk mendorong pemenuhan free float melalui beragam mekanisme, seperti rights issue terbatas untuk publik, private placement ke investor institusi non-afiliasi, atau divestasi bertahap oleh pemegang saham pengendali. Langkah-langkah ini dapat menambah porsi saham publik secara bertahap tanpa menekan likuiditas secara drastis. Pelaksanaan opsi-opsi tersebut perlu pengawasan regulatif yang ketat agar tidak menimbulkan distorsi pasar.

Langkah insentif bagi emiten yang proaktif meningkatkan porsi saham publik bisa memperlambat tekanan biaya dan mendorong konsistensi aksi korporasi, misalnya melalui pengurangan biaya pencatatan, kemudahan dalam aksi korporasi, atau prioritas masuk dalam indeks tertentu. Insentif tersebut diharapkan memicu peningkatan minat investor dan memperbaiki profil risiko saham. Dalam prakteknya, sinergi antara aturan baru dan insentif perlu dirancang agar adil bagi semua pihak.

Di sisi permintaan, peningkatan partisipasi investor domestik—ritel maupun institusi seperti dana pensiun dan asuransi—diharapkan menyerap saham yang dilepas ke publik sehingga likuiditas pasar tetap terjaga. Partisipasi yang lebih luas juga meningkatkan peluang exit yang lebih terukur bagi pemegang saham lama. Dengan demikian, keseimbangan antara penawaran dan permintaan dapat dipertahankan meski terdapat peningkatan porsi saham publik.

Edukasi menjadi komponen tak terpisahkan dari reformasi free float. Tanpa pemahaman yang cukup, instrumen yang lebih likuid bisa berpotensi menambah volatilitas jika edukasi tidak memadai. Oleh karena itu, sinergi antara otoritas, pelaku pasar, dan penyelenggara edukasi perlu diperkuat agar investor merasa percaya diri. Pendidikan juga perlu menjangkau investor ritel yang baru untuk membangun basis pemegang saham jangka panjang.

Reformasi pasar modal harus tegas, adil, dan berkelanjutan, fokus pada ekosistem yang tumbuh daripada sekadar kepatuhan administratif. Kebijakan yang adil berarti mempertimbangkan kepentingan publik tanpa menghukum investor lama secara berlebihan. Dalam pandangan kami di Cetro Trading Insight, reformasi perlu menjaga ketahanan pasar sambil membuka peluang bagi peningkatan likuiditas secara berkelanjutan.