From pop culture to weird history, your votes rank the lists
- 259,252 VOTERS
- 1.4 BILLION VOTES
- 442,90 RANKINGS
From pop culture to weird history, your votes rank the lists
Di tengah dinamika ekonomi nasional, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM di luar program KUR pada 2025 tampak tertahan. Angka yang dilaporkan sangat mencolok: total alokasi kredit nasional Rp8.149 triliun, sementara UMKM baru menerima sekitar Rp1.580 triliun. Cetro Trading Insight menilai realisasi 19,4 persen menunjukkan adanya hambatan struktural yang perlu diurai untuk mempercepat penyambungan pembiayaan ke usaha mikro.
Realisasi ini menempatkan target RPJMN 2025–2029 pada ujung tanduk. Target penyaluran UMKM di luar KUR dipatok 25 persen dari total alokasi, atau sekitar Rp2.100 triliun. Dengan kenyataan 1.580 triliun, ada selisih sekitar 6 persen yang belum terpenuhi.
Lebih lanjut, data menunjukkan Rp6.569 triliun dari alokasi itu, atau sekitar 80,6 persen, mengalir ke sekitar 50 korporasi besar. Pembagian ini menimbulkan pertanyaan tentang akses pembiayaan bagi UMKM yang lebih kecil dan bagaimana mekanisme penyaluran dapat lebih adil. Evaluasi terhadap kredit di luar KUR menjadi prioritas bagi pemerintah agar pembiayaan benar-benar mendorong pertumbuhan UMKM, bukan hanya memperkuat likuiditas bagi perusahaan besar.
Pemerintah akan menjadikan evaluasi kredit di luar KUR sebagai prioritas untuk memastikan pembiayaan benar-benar mendukung pertumbuhan UMKM. Langkah ini dilakukan seiring upaya menjaga stabilitas pembiayaan dan mengurangi kendala yang selama ini muncul di pasar kredit non-KUR. Hal ini juga sejalan dengan arahan kebijakan fiskal dan upaya memperkuat ekosistem keuangan bagi pelaku usaha mikro.
KUR terus didorong sebagai instrumen utama meningkatkan daya saing pelaku UMKM. Pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan KUR perlu diperluas dan lebih responsif terhadap kebutuhan usaha kecil. Pada 2026, penyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp295 triliun dengan debitur baru mencapai 1,37 juta.
Peningkatan akses pembiayaan diharapkan melibatkan reformasi kebijakan, digitalisasi underwriting, dan kemudahan persyaratan bagi UMKM yang berpotensi tumbuh. Upaya koordinasi antara lembaga terkait diharapkan mempercepat aliran pembiayaan ke segmen UMKM yang selama ini kesulitan memenuhi syarat.
Implikasi kebijakan penyaluran kredit UMKM memiliki dampak luas pada kapasitas produksi, inovasi, dan lapangan kerja. Ketidakpastian aliran kredit di luar KUR bisa menahan momentum pengembangan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi desa dan kota. Analisis ekonomi hari ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih terarah.
Untuk mempercepat peningkatan penyaluran, kolaborasi antara regulator, bank, dan pelaku UMKM diperlukan, termasuk penyederhanaan prosedur, penurunan biaya transaksi, dan program pembiayaan yang lebih inklusif. Pemerintah didorong untuk memperluas akses ke kredit non-KUR sambil menjaga kehati-hatian risiko. Sinergi lintas sektor diharapkan mendorong UMKM naik kelas.
Cetro Trading Insight merekomendasikan fokus pada pembiayaan berbasis hasil, penilaian risiko yang lebih adaptif, serta pelibatan UMKM melalui program pelatihan keuangan dan peningkatan kapasitas.
